Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

Wewenang BPD antara lain:

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai hak :

a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa

b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa

b. Mengajukan pertanyaan

c. Menyampaikan usul dan pendapat

d. Memilih dan dipilih

e. Memperoleh tunjangan

Pengisian formasi BPD Desa Sekapuk sendiri sudah dimulai sejak dibentuknya panitia pemilihan BPD pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan diketuai oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan beranggotakan 5 Ketua RW dan 5 wakil RW.

Pendafataran Bakal Calon Anggota BPD sudah dibuka sejak tanggal 14 Oktober 2018 hingga 21 Oktober 2018 di Ketua RT masing-masing. Dan berdasarkan jumlah masyarakat Desa Sekapuk, anggota BPD nantinya akan berjumlah 9 orang dengan keterwakilan semua wilayah yang terbagi atas 1 0rang (RW 01), 1 orang (RW 02), 2 orang (RW 03), 2 orang (RW 04), 2 orang (RW 05) dan 1 orang perwakilan perempuan dalam hal ini akan diserahkan pada forum ibu PKK.